DPRD berharap Agar Bupati Jadikan Rekomendasi Perbaikan, untuk Mencapai Visi Misi Pemalang Hebat

Paripurna DPRD

Melalui proses pembahasan yang tidak begitu lama di DPRD Kabupaten Pemalang. Akhirnya LKPJ  Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2016 dapat diterima secara aklamsi oleh DPRD Kabupaten Pemalang, dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Pemalang tentang Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang terhadap LKPJ Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2016. Keputusan DPRD mengenai rekomendasi ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan proses pembahasan dalam Panitia Khusus DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah dan kemudian hasilnya dilegalitaskan dalam  Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang dalam rangka Persetujuan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DPRD Kabupaten Pemalang terhadap LKPJ Bupati Pemalang akhir tahun anggaran 2016, dan hasil rapat  persetujuan keputusan DPRD tersebut diserahkan kepada Bupati Pemalang dalam  Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pemalang dengan agenda Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DPRD Kabupaten Pemalang terhadap LKPJ Bupati Pemalang akhir tahun anggaran 2016.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD HM. Rosi Faisal MS, S.Pd.I. M.Si yang dihadiri oleh Bupati Pemalang, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD dan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Disampaikan lima rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DPRD Kabupaten Pemalang terhadap LKPJ Bupati Pemalang akhir tahun anggaran 2016 oleh Panita Khusus. Adapun lima Rekomendasi yang diberikan antara lain Rekomendasi perbaikan secara umum, rekomendasi perbaikan berkaitan dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah, Rekomendasi perbaikan berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan ( urusan wajib dan urusan pilihan), Rekomendasi perbaikan berkaitan dengan kinerja tugas pembantuan dan Rekomendasi perbaikan berkaitan dengan kinerja penyelenggaran tugas umum pemerintahan.

Menurut   Juru Bicara Pansus DPRD, M. Syafi’i, S.Ag  dalam laporanya di Rapat Paripurna mengatakan laporan keterangan Pertanggungjawaban  ( LKPJ) Bupati Pemalang akhir tahun anggaran 2016 sudah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu aspek yang patut diapresiasi adalah telah dilaporkannya tindak lanjut atas Rekomendasi Perbaikan DPRD Kabupaten Pemalang Terhadap LKPJ Kabupaten Pemalang Akhir Tahun Anggarnn 2015, yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2016. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah LKPJ seharusnya didasarkan ada pemikiran tentang pertanggungjawaban atas perkembangan implementasi tentang pencapaian visi dan misi Bupati  yang telah dicanangkan melalui dokumen resmi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Oleh karena itu fokus LKPJ ini merupakan penjelasan dan pemberian keterangan riil yang menyangkut progress report tahun pertama dari periode 5 tahun, sampai sejauhmana Bupati dan jajaranya bekerja untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut, jelas Syafi’i maka diawali  dari seleksi pemilihan kepala daerah melalui Pemilukada langsung, kemudian pelantikan untuk masa jabatan lima tahun, pada tahun 2016 memasuki tahun pertama RPJMD,  yang artinya arah untuk pencapaian visi misi daerah dalam RPJMD harus sudah jelas dan tegas dalam realisasinya sesuai target indikator kinerja periode pertama RPJMD.

Disamping itu, ungkap Syafi’i,  Satu hal yang perlu disadari adanya beberapa bidang pembangunan seperti  pendidikan, kesehatan , ekonomi dan sosial budaya, sebagian besar pencapainnya cenderung tertinggal jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota tetangga terdekat dan dibawah pencapaian rata-rata Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Seiring dengan itu juga Adanya pembentukan organisasi perangkat Daerah yang baru, pada prinsipnya semua telah berjalan sesuai dengan SOP dan telah dilakukan koordinasi secara baik sehubungan dengan pergeseran personil dari istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) ke Organisasi Perangkat Daerah ( OPD). Hal ini, tegas Syafi’i  penting dilakukan agar masing-masing pimpinan mengusasi roh OPD, sehingga peningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi OPD  dapat mencapai efisiensi dan efektivitas secara optimal untuk menunjang suksesnya pelaskanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Lebih lanjut, ungkap Syafi’i  Jajaran DPRD Kabupaten Pemalang menegaskan  rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan selamai ini yang dilakukan setiap tahun harus sepenuhnya dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja Pemerintahan Kabupaten Pemalang. Untuk itu dibutuhkan inovasi dan  kepemimpinan yang lebih kuat Bupati dan Jajarannya untuk menjamin pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pemalang berada pada jalur yang benar ( on the right track ) menjamin visi  misi yang telah dicanangkan bisa tercapai. Oleh karena itu, DPRD berharap agar Bupati menjadikan rekomendasi perbaikan ini sebagai dasar dan masukan untuk memperbaiki kualitas dan pe  capaian visi misi sebagaimana yang telah dituangkan bersama dengan DPRD melalui RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Dengan setujuinya  Keputusan DPRD  tentang Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DPRD Kabupaten Pemalang terhadap LKPJ Bupati Pemalang akhir tahun anggaran 2016 pada rapat paripurna DPRD, Bupati Pemalang H. Junaedi, SH, MM pada Rapat paripurna Istimewa dengan agenda   Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DPRD Kabupaten Pemalang terhadap LKPJ Bupati Pemalang akhir tahun anggaran 2016  mengatakan pada prinsip Pemerintah Kabupaten Pemalang  menerima semua catatan-catatan strategis dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD, yang berupa saran, masukan maupun kritikan. Hal ini akan ditindakan lanjuti sebagaimana catatan-catatan strategis dan rekomendasi DPRD pada LKPJ tahun lalu yang telah kami tindaklanjuti. Lebih lanjut Bupati menjelaskan  laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan  LKPJ tahun pertama RPJMD perioder 2016-2021, penyajian LKPJ ini mengalami perubahan yaitu adanya penambahan materi pada Bab II berupa tindaklanjut catatan-catatan strategis dan rekomendasi DPRD atas LPKJ tahun lalu yaitu 2015. Ini di mi laksanakan untuk menginformasikan langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang terkait dengan catatan-catatan strategis dan rekomendasi DPRD, kemudian dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pemalang tahun 2016 dan 2021 masih banyak kendala dan tantangan yang harus  diselesaikan bersama, antara lain permasalahan kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM.  Oleh karena ke depan Pemerintah Kabupaten  Pemalang bersama Masyarakat dan swasta, senantiasa akan berupaya lebih keras lagi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui program nyata yang ada di OPD terkait. Selain itu ditengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Pemalang akan terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yaitu dengan memprioriaskan program dan kegiatan yang berpengaruh pada capaian RPJMD, prioritas provinsi dan prioritas pusat serta mengurangi belanja barang dan jasa yang tidak perlu.

Menyinggung keberhasilan program dan permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan tahun 2016, Bupati mengatakan apabila terdapat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama tahun 2016, hal itu merupakan kerja kerasa yang telah dilakukan bersama dan  apabila masih terdapat  beberapa kekurangan ini merupakan kewajiban bagi bersama, untuk melakukan perbaikan nyata di masa depan. Oleh karena itu, semua pihak harus menyadari permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi di masa depan, semakin berat dan beragam. Di sisi lain, masih banyak peluang dan kesempatan yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal, karena itu  Bupati meminta dan mengajakan seluruh masyarakat  Kabupaten Pemalang untuk bersama guna membangun Kabupaten Pemalang. ( Her-Listyani  )

 

Gali Informasi Bantuan Dana Pembangunan Pasar, Komisi C Konsultasi ke Kementerian Perdagangan RI

Konsultasi Komisi C

Pasar merupakan salah satu unit usaha milik Pemerintah daerah yang tidak sedikit dalam memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Namun kondisi Pasar saat ini perlu ada pembenahan dalam peningkatan Pendapatan daerah, terutama dari sarana dan prasarana  Pasar yang harus diperbaiki atau direvitalisasi karena banyak yang sudah tidak layak. Untuk perbaikan atau revitalisasi Pasar saat ini membutuhkan dana yang tidak kecil sehingga perlu ada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Mensikapi pentingnya Pasar sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustiran dan Perdagangan Kabupaten Pemalang kunjungi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.

Dalam Kunjungan ke Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang dan  Dinas Koperasi, UMKM, Perindustiran dan Perdagangan Kabupaten Pemalang diterima oleh Kasi Perencanaan pada Direktorat sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan. Pada saat diterima Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan melalui Kasi Perencanaan pada Direktorat sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan, ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang Ujianto MR, SH mengatakan kehadirannya di kementeraian perdagangan ini adalah dalam rangka mendapatkan informasi mengenai penyaluran bantuan dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan untuk pembangunan/ revitalisasi pasar di Kabupaten Pemalang.

Usai menerima Komisi DPRD Kabupaten Pemalang, Kasi Perencanaan pada Direktorat sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan menjelaskan Penyaluran dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan  untuk pembangunan/ revitalisasi pasar telah diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan.  Sampai dengan Tahun Anggaran 2016, Kabupaten Pemalang belum pernah mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan. Ada berita gembira bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Pemalang akan memproleh dana Tugas Pembantuan sebesar 6 (enam) miliar rupiah yang dipergunakan untuk membangun/ revitalisasi pasar Randudongkal atau Pasar Paduraksa Kecamatan Pemalang. Penyaluran dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017 tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang sudah ditandatangani oleh Menteri pada tanggal 2 Maret 2017. Disamping itu, menurut Kasi Perencanan pada Direktorat sarana Distribusi dan Logistik diharapkan pihak DPRD Kabupaten Pemalang dapat mengawal proses pembangunan/ revitalisasi pasar dimaksud sehingga pelaksanaan pembangunan/ revitalisasi pasar bisa berjalan dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling lambat dalam 1 tahun anggaran. Setelah pembangunan/ revitalisasi pasar selesai, Pemerintah Kabupaten Pemalang agar segera mengurus proses hibah ke kementerian perdagangan, sehingga bisa cepat dioperasikan dan diharapkan dapat menaikan pendapatan asli daerah secara signifikan dari sektor retribusi. Adapun untuk Kegiatan pembangunan/ revitalisasi pasar (sarana perdagangan) sesuai dengan peraturan menteri perdagangan ditujukan untuk antara lain  Mendorong kelancaran  arus barang; Menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; Menjaga kestabilan harga; Mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), aman tertib, dan ruang publik yang nyaman; Meningkatkan kesempatan berusaha, Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

Sedangkan dalam pembangunan/ revitalisasi pasar (sarana perdagangan)  Bupati berkewajiban untuk  Melaksanakan tugas kegiatan pembangunan revitalisasi pasar dengan sebaik-baiknya hingga selesai paling lambat dalam 1 tahun anggaran.   Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dpat menghambat pelaksanaan kegiatan; Melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan pembangunan/ revitalisasi sarana perdagangan dapat memberikan dampak peningkatan kinerja dan  Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan/ revitalisasi sarana perdagangan kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 42/M-Dag/Per/10/2010Tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan, kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi, dilakukan melalui tugas pembantuan bidang perdagangan.

Adapun  Kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi sebagaimana dimaksud diatas bertujuan untuk: mendorong kelancaran arus barang; menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat; menjaga stabilitas harga; mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; meningkatkan kesempatan berusaha; dan meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadapperekonomian daerah. Kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi berupa: pembangunan pasar; dan/atau pengembangan pasar termasuk renovasi. Pembangunan pasar  harus memperhatikan luas bangunan beserta sarana pendukung yang disesuaikan dengan luas lahan, jumlah pedagang dan alokasi dana tugas pembantuan yang tersedia. Pembangunan pasar tersebut berupa pembangunan los dan/atau kios dengan sarana pendukung berupa toilet, tempat pembuangan sampah, sanitasi, tempat parkir yang memadai, kantor pengelola, pos ukur ulang, sarana ibadah dan/atau papan nama.

Sedangkan  Lokasi pembangunan pasar  harus memenuhi persyaratan: sudah ada embrio pasar; mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota termasuk peraturan zonasinya dan disertai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan tidak dalam keadaan sengketa dengan dibuktikan surat keterangan dari bupati; dan terdapat sarana jalan dan akses transportasi.  ( Yanti- Liestyani )  )

 

Kembangkan Destinasi Wisata, Komisi C Konsultasi Ke Kementerian Pariwisata RI

Konsultasi-Kom-C

Dunia  Pariwisata saat ini sedang menjadi primadona bagi peningkatan Pendapatan daerah. Oleh karena itu semua pihak dari Pemerintah daerah, Kecamatan dan Desa diberbagai daerah di Indonesia berlomba-lomba membangun dan mencari Destinasi Wisata baru untuk dikembangkan menjadi tempat pariwisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu berbagai peraturan atau perundang-undangan dari tingkat nasional Provinsi, Kabupaten/ Kota sedang berusaha dirancanang atau dibuat untuk membangun landasan hukum yang jelas bagi pembangunan dan pemgembangan Destinasi Wisata. Terkait pengembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Pemalang, Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang yang didampingi oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mengadakan konsultasi ke kementerian Pariwisata  RI di Jakarta.

Saat berada di Kementerian Pariwisata RI, Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang yang didampingi oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diterima oleh  Sekretaris Deputi Pegmebangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata RI Zaeni Gustaman yang didampingi  Bagian Perencanaan dan Keuangan  di ruang rapat lantai 14 kementerian Pariwisata. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang Ujianto MR, SH ketika diterima oleh  Sekretaris Deputi Pegmebangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata menjelaskan kedatangannya  ke kementerian pariwisata  adalah  untuk mendapatkan informasi/ referensi terkait dengan pendanaan kegiatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pemalang.

Sedangkan kepada Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang, oleh  Sekretaris Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata  RI  Zaeni Gustaman menjelaskan  Pendanaan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata di daerah selain dibiayai oleh APBD juga ada alokasi bantuan dari pusat yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pariwisata yang digunakan untuk pengembangan fisik destinasi pariwisata. Namun selama ini Pemerintah Kabupaten Pemalang belum pernah memperoleh dukungan dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pariwisata. Untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pariwisata persyaratannya harus ada usulan dari daerah. Pemerintah Kabupaten Pemalang  dianggap belum pernah mengajukan usulan kepada Kementerian Pariwisata.  Sedangkan Untuk memperoleh DAK Sub Bidang Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus menyampaikan usulan ke Kementerian Pariwisata Adapun kriteria penentuan daerah penerima DAK Sub Bidang Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pariwisata adalah: Memiliki daya tarik wisata (alam, budaya dan/atau buatan); Membutuhkan fasilitas penunjang daya tarik wisata; Komitmen daerah: a. Memiliki SKPD yang membidangi pariwisata; b. Memiliki Rancana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), dan c.  Alokasi APBD Sektor Pariwisata serta  rermasuk sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Lebhi lanjut, Zaeni Gustaman mengatakan Pengalokasian DAK Sub Bidang Pariwisata dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh daerah ke pemerintah pusat yang merupakan prioritas dan/atau kebutuhan daerah, dimana Penentuan besaran alokasi DAK Sub Bidang Pariwisata dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan. Adapun kriteria yang dinilai meliputi Daya Tarik Wisata (DTW), kelengkapan fasilitas penunjang daya tarik wisata, komitmen daerah dan daerah prioritas  (termasuk sebagai KSPN dan KPPN. Keseluruhan nilai yang didapat pada setiap kriteria kemudian dijumlahkan. Kemudian DAK Sub Bidang Pariwisata disalurkan melalui mekanisme transfer sesuai dengan ketentuan Peraturan  Menteri Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain dari DAK Sub Bidang Pariwisata, untuk pengembangan destinasi pariwisata di daerah juga ada dana Dekonsentrasi yang turunnya ke provinsi untuk pengembangan kegiatan non fifik. Disarankan Pemerintah Kabupaten Pemalang (BAPPEDA) agar melakukan koordinasi ke provinsi apabila menghendaki dana dekonsentrasi tersebut.

Selain itu pada tahun 2018 telah dibuka peluang baru yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan non fisik (Gerakan Sadar Wisata). Pemerintah Kabupaten Pemalang bisa mengajukan usulan ke Kementerian Pariwisata. Selain itu Pada tahun 2017, usulan untuk memperoleh dukungan dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pariwisata Kementerian Pariwisata dilakukan menggunakan aplikasi (dilakukan secara on-line).

Menyinggung rencana induk Pembangunan kepariwisataan daerah ( RIPPARDA) Zaeni Gustaman mengungkapkan dalam rangka memberikan acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan kepariwisataan yang berkelanjutan, serta untuk mensinergikan penyusunan RIPPAR-PROV dan RIPPAR-KAB/KOTA dengan RIPPARNAS, Menteri Pariwisata menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota ini bertujuan untuk memberikan acuan menentukan langkah-langkah dan tahapan yang perlu dilakukan secara sistematik dan terstruktur untuk menghasilkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota. Selain itu, jelas Zaeni Gustaman, ruang lingkup Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota mencakup: Landasan Pembangunan Kepariwisataan Indonesia; Muatan Materi; dan  Proses Penyusunan.

Sementara itu, RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA  sendiri menurut Zaeni Gustaman memuat potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan, isu-isu strategis yang harus dijawab, posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah dan kepariwisataan, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan. Rumusan rencana dalam RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA akan difokuskan pada rencana pembangunan perwilayahan pariwisata yang merupakan penjabaran teknis dari strategi pembangunan destinasi pariwisata. Dalam penyusunan RIPPARPROV atau RIPPARKAB/ KOTA, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada RIPPARNAS, RPJPD, dan memperhatikan aspirasi masyarakat, serta didukung dengan background study terkait potensi, permasalahan dan kebijakan pembangunan pariwisata, kemudian RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA yang telah disusun ditetapkan melalui Peraturan Daerah. ( Yanti- Liestyani  )

 

 

Sharing Masalah Sosial Komisi D Sambangi Magelang dan Temanggung

Kunker Luar daerah

Permasalahan  Sosial, kemiskinan dan ketenakerjaan di Kabupaten Pemalang, setiap tahun selalu membutuhkan perhatian semua pihak untuk dicarikan solusinya. Permasalahan ini bila dicarikan disain pemecahannya akan menimbulkan persoalan dalam pembangunan Daerah di Kabupaten Pemalang, karena masalah dan ketenakerjaan setiap terus meningkat. Melihat Kondisi ini  Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang Sambangi atau Kunjungi  Magelang dan Temanggung untuk sharing mencari terhadap permasalahan sosial, Kemiskinan dan Ketenagakerjaan.

Dalam kunjung kerja Komisi D ke  Pemerintah Kota Magelang dan Pemerintah Kabupaten Temanggung dikuti oleh Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi dan Anggoita D DPRD Kabupaten Pemalang. Pada saat sampai ke Pemerintah Kota Magelang, Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang diterima oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabota Magelang Hamzah Kholifi, S.Sos, MM di ruang Sidang Lantai 2 Setda Kota Magelang.  Saat terima oleh Pemkot Magelang, Wakil  DPRD Kabupaten Pemalang H. Mukhtarudin mengatakan kedatangannya di Kota Magelang ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan informasi mengenai Masalah Sosial, Kemiskinan dan Ketenagakerjaan.

Sementara itu, ketika menerima Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang, Kepala Tata Pemerintahan Setda Pemerintah Kota Magelang Hamzah Kholifi, S.Sos, MM menjelaskan  Kiat – kiat Pemerintah Kota Magelang dalam menangani masalah PGOT, HIV AIDS, Gelandangan dan sejenisnya selama ini dengan meningkatkan frekuensi razia yang semula 12 kali dalam setahun menjadi 15 kali  dalam setahun yang selanjutnya dilakukan pembinaan, pengembalian ke daerah asal, memasukan kedalam panti rehabilitasi dan menjalin koordinasi/kerja sama dengan Dinas Sosial terdekat. Sedangkan  untuk permasalahan PMKS Pemkot Magelang  dalam penangnananya  dengan  memperbanyak kegiatan padat karya, tetap menyalurkan bantuan hibah/bansos usaha ekonomi produktif dan rumah tidak layak huni, menjalankan program Jamkesda, menggratiskan biaya pendidikan  sampai SMA, dan sebagainya dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPMP dan KB, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kecamatan se Kota Magelang.

Sedangkan ketika berkunjung di Pemerintah Kabupaten Temanggung, Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang diterima oleh Asisten Ekbang dan Kersra Sadwoko Hery Susetyo, SE, M.Si.  Seperti halnya kunjungan di Pemkot Magelang kepada Pemkab Temanggung, Wakil Ketua DPRD H. Mukhtarudin menjelaskan kedatangan Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang ke Pemkab Temanggung dimaksudkan untun menggali informasi terkait penanganan masalah sosial, kemiskinan dan ketenagakerjaan. Sementera itu Asisten Ekbang dan Kesra Pemkab Temanggung Sadwoko Hery Susetyo, SE, M.Si menyambut baik keinginan Komisi D DPRD  Kabupaten Pemalang untuk sharing atau tukar-menukar informasi terkait penanganan masalah sosial, kemiskinan dan  ketenakerjaan. Lebih lanjut Sadwoko Hery Susetyo mengatakan  Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Pemerintah Daerah Temanggung, mendepaklan prinsip utama  yaitu memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Peningkatan akses pelayanan dasar. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Pembangunan yang inklusif dengan strategi Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin., Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMK, Mensinergikan kebijakan dan pronangkis dan Membangun komitmen dan kemitraan seluruh pihak dalam penanggulangan kemiskinan. Sedangkan kiat Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menangani masalah Sosial menurut Sadwoko Hery Susetyo dengan cara  menyusun peraturan terkait kebijakan penanganan  PMKS, berupa perda maupun Perbub terkait dengan penanganan PMKS. Melakukan koordinasi antar instansi terkait seperti  Dinas sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Kepolisian dan instansi lainnya. Melakukan upaya – upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan represif. Mendirikan rumah perlindungan sosial dalam rangka pelayanan sosial yang bersifat sementara dalam penanganan masalah – masalah pengemis, gelandangan, orang terlantar dan permasalahan sosial lainnya, dimana saat ini statusnya  dibawah bidang rehabilitasi sosial dinas sosial kedepan akan diupayakan statusnya ditingkatkan menjadi UPTD tersendiri. ( Mendut- Lies  )

 

.

 

Komisi B Berharap Masyarakat Yang Dirugikan Pembangunan Jalan TOL Membuat Laporan

Kunker Komisi B

Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang sepanjang 38 kilometer yang saat ini sedang dilaksanakan oleh PT. Pemalang Tol Road yang merupakan Konsorsium PT. Sumber Mitra Jaya dan PT. Waskita Tol Road  dengan investasi sebesar Rp. 4, 8 triliun dan direncanakan akan selesai pada tahun 2018. Pembangunan Jalan Tol  yang  melintas diberbagai wilayah di Kabupaten Pemalang ini banyak menimbulkan dampak langsung ataupun tidak langsung pada masyarakat Pemalang yang terkena pembangunan Jalan Tol. Oleh karena itu dalam rangka melihat dari dekat berbagai permasalahan yang dihadapi  masyarakat terkait pembangunan jalan Tol, Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang melakukan  Sidak atau kunjungan ke  Desa Ampelgading Kec. Ampelgading, Desa Serang Kecamatan Petarukan dan Desa Kelangdepok Kecamatan Bodeh. Dalam Sidaknya di Desa Ampelgading Ketua Komisi B HM. Wardoyo yang dikuti anggota Komisi B dan didampingi Kepala KUA  Kecamatan Ampelgading melihat langsung bangunan Masjid yang akan terkenal pembangunan Jalan Tol. Menurut Nadir Pengurus Masjid yang terkenal pembangunan Jalan menjelaskan  saat ini sudah dibicarakan  penggantian masjid yang terkena ruas jalan Told an lokasi ditentukan kemudian, Namun Menurut Ketua Komisi B HM. Wardoyo meminta agar penggantian masjid harus sesuai dengan  luas bangunan dan jangan menerima pengganti berupa uang tapi dalam bentuk bangunan langsung terima kunci, kemudian untuk lokasi masjid sebaiknya tidak jauh dari bangunan lama.

Sedangkan ketika meninjau jalan desa dan beberapa sawah  yang terkena ruas jalan Tol di Desa Serang Kecamatan Petarukan, Ketua Komisi dan Anggota Komisi B mendapatkan informasi dari warga masyarakat  adanya pengurugan tanah yang mengakibatkan saluran irigasi tertutup, sehingga akses aliran air ke petak sawah terhambat, demikian juga dengan saluran pembuangan, karena pihak pengelola jalan tol mengambil tanah sawah antara 5-7 meter sepanjang dilalui akses jalan tol. Hal ini sangat merugikan pemilik tanah. Dengan adanya kejadian, Komisi B meminta  pihak pengelola ruas Tol Pemalang-Batang agar memperhatikan keluhan para pemilik tanah, sehingg  ada solusi, yang tidak merugikan salah satu pihak.

Sementara itu, ketika meninjau saluran irigasi  yang terkena ruas jalan Tol di Desa Kelangdepok Kecamatan Bodeh, Ketua dan Anggota Komisi B  DPRD kabupaten Pemalang melihat langsung  lahan pertanian dan saluran irigasi yang tertutup pengurugan tanah yang merugikan petani.  Usai melihat dampak Pembangunan jalan Tol di Desa Kelangdepk, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang HM. Wardoyo meminta agar warga yang merasa dirugikan untuk membuat aduan / laporan terkait dampak tersebut. dan Pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan Tol untuk mengatasi permasalahan dampak pembangunan Jalan Tol yang merugikan masyarakat. ( Fah- Lies )

 

 

 

 

Komis C, Sarankan Fungsi Jalan Untuk Pejalan Kaki Jangan Digunakan Untuk Jualan

Kunker

Kondisi Pasar yang berada diberbagai kecamatan di Kabupaten Pemalang dewasa ini sangat penting dalam menunjang pendapatan daerah. Oleh karena itu dalam rangka untuk meningkatkan  pendapatan asli daerah, Pasar harus dibenahi baik dari sisi sarana dan prasarana, juga dari sisi manajemen pasar, sehingga kedepan Pasar dapat menjadi salah unit usaha daerah yang bisa menjadi lumbung pendapatan daerah dalam menunjang Pembangunan daerah. Untuk melihat dari dekat kondisi dan rettribus pasar sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang mengadakan sidak atau  memantau kondisi Pasar di Kecamatan Petarukan dan Kecamantan Comal.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang Ujianto MR, SH  menjelaskan kedatanganntya ke Pasar Petarukan dan Comal adalah untuk melihat langsung atau memonitor kondisi Pasar sebagai unit usaha daerah dalam meningkatkan Pendapatan daerah. Berdasarkan monitoring yang dilakukan di Pasar Petarukan, Komisi C melihat  rehab Pasar Petarukan yang dilakukan sejak tahun 2016 belum selesai sehingga pihak ketika membangun pasar tersebut sudah dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 4.000.000 per hari sampai dengan dateline. Pasa Petarukan sendiri saat ini masih membtutuhkan Drainage belum masuk dalam rehab Pasar Petarukan dengan volume 54 m x  2 sisi dan Keramik kasar untuk 4 pintu masuk (kopel) yang besar Pasar Petarukan. Sedangkan untuk talang direncanakan akan dirembug dengan para pengguna kios agar dibangun secara swadaya. Adapun pendapatan  pasar yang telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 419.019.900,00 terdiri dari retribusi harian sebesar Rp. 272.505.000,00,  KLTL sebesar Rp. 11.337.000,00, retribusi meninggalkan barang sebesar Rp. 3.773.400,00, retribusi pelayanan persampahan sebesar Rp. 98.895.000,00 dan  retribusi pasar grosir pertokoan sebesar Rp. 32.509.500,00.

Usai meninjau dan memonitoring  Pasar Petarukan Ketua Komisi C  DPRD Kabupaten Pemalang Ujianto MR, SH menyarankan kepada Pengelola Pasar, agar sebelum relokasi pedagang menempati los baru agar penataan sarana penunjang seperti listrik sudah clear dan Akses jalan untuk pengguna jalan tetap dimanfaatkan sebagaimana fungsinya jangan sampai dialihfungsikan untuk berjualan ataupun yang lain. Hal ini perlu dituangkan dalam Berita Acara dalam pertemuan dengan para pedagang yang berdagang di Pasar Petarukan.

Sementara itu ketika meninjau Pasar Comal,  Ketua  dan Anggota Komisi C  DPRD Kabupaten Pemalang diterima oleh Pengelola Pasar. Pada Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang, Pengelola Pasar meminta agar target PAD pada perubahan APBD tahun 2017 tidak dinaikan, karena  banyak pemilik los yang mengindahkan kepemilikan tanpa sepengathuan pengelola pasar. Sementara itu  Penerimaan pendapatan pada tahun 2016 dari target sebesar Rp. 1.274.769.992,00 terealisasi sebesar Rp. 1.276.515.700,00 dengan rincian  sebagai berikut: Retribusi harian Rp. 859.202.500,00, Retribusi meninggalkan barang Rp. 19.056.000,00, Retribusi KLTL Rp. 45.821.400,00, Retribusi kebersihan Rp. 263.289.000,00 dan  Retribusi Sewa petak tok0 Rp. 89.146.800,00.

Setelah memonitor Pasar Comal, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang Ujinato MR, SH menyarankan agar Pasar Comal perlu ditingkatkan sarana dan prasarananya agar menjadi lebih baik. Selain itu rencana DPU untuk membangun Shelter di Blandong Coma;, diharapkan akan menjadi bangunan  yang bermanfaat  untuk tempat berjualan yang berbeda dengan pasar Comal. ( Yanti- Lies  )

Musrenbangwil eks Karesidenan Pekalongan Digelar di Pemalang

PEMALANG – Setelah berdialog dengan sejumlah elemen masyarakat Pemalang dalam acara yang bertajuk Sesarengan Mbagun Jawa Tengah, Ngopi Bareng Biar Gayeng di Desa Pecangakan, Kecamatan Comal pada Rabu tanggal 22 Maret malam, Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo, Kamis (23/3/2017) menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se-eks Karesidenan Pekalongan di Gedung RRC (Regina Convention Centre) Pemalang.

Saat berjalan menuju tempat acara, Gubernur didampingi Bupati Pemalang, H. Junaedi menyempatkan meninjau puluhan stand pameran pembangunan kabupaten/kota se-eks Karesidenan Pekalongan, yang digelar tepat di belakang Gedung RCC.

Ganjar mengatakan, prioritas pembangunan ditekankan pada pembangunan infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) guna meningkatkan ekonomi di daerah. Gubernur menyampaikan, pada umumnya masyarakat menilai, suksesnya pembangunan, diukur dari kondisi infrastruktur jalan yang ada. Sementara itu, terkait dengan indikator kemiskinan, khususnya yang menyangkut Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Gubernur menekankan untuk segera diatasi. Jika pada tahun ini belum tuntas, Gubernur minta untuk segera ditindaklanjuti tahun berikutnya dan seterusnya, sehingga indikator kemiskinan yang dimaksud dapat dituntaskan.

Untuk menyerap aspirasi dan usulan dari bawah, dalam acara Musrenbangwil juga dilakukan video confrence dengan salah satu desa dari masing-masing kabupaten/kota. Desa Pulosari Kecamatan Pulosari terpilih untuk melakukan video confrence dengan Gubernur dalam acara tersebut.

Sementara itu, Bupati Pemalang dalam sambutan yang disampaikan menggunakan Bahasa Jawa mengatakan, maksud dan tujuan digelarnya Musrenbangwil adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Pekalongan dengan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Dalam Musrenbangwil, kabupaten/kota menyampaikan usulan program dan prioritas pembangunan kepada Gubenur. Berkaitan dengan hal itu, Bupati berharap Musrenbangwil bisa memantapkan semua yang hadir untuk merencanakan pembangunan dengan partisipasif, demokratis serta transparan demi mewujudkan visi Jawa Tengah, yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. Mboten Koroupsi Mboten Ngapusi”.

Selain menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur dan seluruh peserta Musrenbangwil, baik atas nama penyelenggara maupun masyarakat Pemalang, H . Junaedi menyampaikan permintaan maaf jika dalam penyelengaraan kegiatan ada kekurangan. Bupati mengharapkan dengan kehadiran Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta para Bupati dan Wali Kota beserta jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Pekalongan di Kabupaten Pemalang, dapat membawa manfaat khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pemalang.

Acara dihadiri Forkopimda Provinsi Jateng, Bupati /Wali Kota dan Forkopimda Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Pekalongan, Sekda Provinsi dan Organisasi Perangkat darah (OPD) Provinsi jawa Tengah, Sekda Pemalang dan Jajaran Perangkat Daerah (OPD) Pemalang, Pimpinan Partai Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi.

Tahun 2017, Pemkab Berencana Prioritas Pengembangan Infrastruktur Publik

KUA-PPAS

Ketika Persetujuan dan Penandatanganan KUA PPAS telah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam Rapat Paripurna DPRD  Kabupaten Pemalang dengan agenda Persetujuan dan Penandatanganan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017. Bupati Pemalang H. Junaedi, SH, MM mengungkapkan dalam rangka pencapaian RPJMD dan Tema pembangunan tahun 2017 yaitu Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Mempercepat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, direncanakan pada tahun 2017 akan dilaksanakan beberapa kegiatan prioritas, diantaranya : pengembangan infrastruktur publik yang meliputi : pembangunan Masjid Agung Pemalang, pembangunan gedung DPRD, revitalisasi Stadion Mochtar, Penyelesaian Pembangunan Islamic Center, Penataan Taman Patih Sampun, penyelesaian Penataan Alun-alun, pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Pemalang dan Comal, peningkatan jalan kabupaten diantaranya Jalan Badak-Tambi, Danasari-Pekuncen dan jalan evakuasi, serta peningkatan kelengkapan jalan diantaranya pembangunan Boulevard, Talud dan Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Bojongbata-Paduraksa dan Cangklik-Beji.

Disamping itu, ungkap Junaedi,  pada tahun 2017 dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur direncanakan akan dilaksanakan kegiatan pembangunan Electronik Government (E-Gov) yang menghubungkan informasi dari seluruh Perangkat Daerah dan desa kemudian diibidang Kesehatan dicanangkan pembangunan RSU Comal dan penyiapan pembangunan RSU Pratama Randudongkal, Pemenuhan Kebutuhan Jamkesda, JKN dan BLUD RSUD Dr. M. Ashari. Selain itu, dibidang Pariwisata, jelas Junaedi, Pemerintah daerah pada  tahun 2017 juga akan melakukan penataan obyek Wisata Pemandian dan Pesanggrahan Moga, Penyelesaian kolam renang di Widuri, pembangunan Gardu Pandang dan Penataan kawasan Gardu pandang, dan pembangunan Road Race. Sedangan dibidang Perdagangan, jug akan dicanangkan Penyelesaian Pembangunan Pasar Randudongkal dan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pagi Pemalang. Adapun untuk peningkatan perekonomian Masyarakat di Bidang Perikanan pada tahun 2017 direncanakan pembangunan sarpras perikanan berupa jalan produksi dan jembatan, kemudian di bidang Pertanian, Pemerintah daerah merencanakan pembangunan sumur dalam dan Pompa.

 

Untuk Mewujudkan Visi Pembangunan Daerah DPRD dan Pemkab Setujui KUA PPAS APBD 2017

Paripurna

Untuk mengimplementasikan  visi dan misi Pembangunan Kabupaten Pemalang, sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMD,  Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang bersama TAPD  pada tanggal 7 Nopember 2017  membahas Rancangan  Kebijakan umum dan PPAS APBD  tahun anggaran 2017 dan hasil  Pembahasan  tersebut dilaporkan pada agenda  Rapat Paripurna DPRD dengan rangka Persetujuan dan Penandatanganan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Pemalang  KRT. HM.  Agus Sukoco Hadinagoro, SE, MM ketika membuka Rapat Paripurna mengatakan  Pertama, berdasarkan Pasal 87 ayat (1) dan (2) dan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, disebutkan bahwa:  Rancangan KUA dan  Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD; Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.  Kedua, Bupati Pemalang telah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan PPAS APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2017 untuk dilakukan pembahasan. Ketiga, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD dan PPAS  APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2017 bersama dengan TAPD Kabupaten Pemalang.

Usai dibuka oleh Ketua DPRD, maka Rapat paripurna dilanjutkan dengan  laporan  hasil  kerja Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dalam membahas Rancangan  KUA PPAS APBD Tahun 2017, kemudian laporan tersebut dimintakan persetujuan kepada Forum Paripurna dan secara aklamasi semua anggota DPRD menyetujui Laporan Badan anggaran tersebut.  Atas persetujuan laporan kinerja Badan Anggaran, Paripurna dilanjutkan dengan pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Pemalang tentang Persetujuan  terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Pemalang  Tahun Anggaran 2017, kemudian diminta persetujuan kepada forum dan secara aklamasi dapat setujui semua anggota DPRD, agar menjadi keputusan DPRD Kabupaten Pemalang.

Setelah mendapat persetujuan dari Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pemalang, Paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan antara lain ; Keputusan DPRD Kabupaten Pemalang tentang Persetujuan terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017; Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan DPRD Kabupaten Pemalang tentang Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017; dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan DPRD Kabupaten Pemalang tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017.

Usai penandatangan dan penyerahan Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2016, Bupati Pemalang H. Junaedi, SH, MM  mengatakan sebagaimana dipahami bersama, penyusunan kebijakan umum APBD ( KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), merupakan kewajiban kepala Daerah sebagaimana termuat dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah. Dalam  ketentuan tersebut dijelaskan bahwa KUA yang merupakan kesepakatan ini memuat sasaran dan kebijakan daerah. Sedangkan PPAS merangkum program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah yang secarra simultan berfungsi sebagai pedoman penyusunan rancangan APBD. Lebih lanjut, Junaedi mengungkapkan dalam proses penyusunan KUA dan PPAS terdapat beberapa pertimbangan dan asumsi yang digunakan sebagai bahan masukan dalam menentukan prioritas permbangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017. Beberapa informasi penting dalam perkembangan terkini yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran Tahun 2017 adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Berlakunya ketentuan tersebut membawa  konsekuensi bahwa APBD Tahun 2017 disusun dengan mendasari Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan tersebut. Namun demikian, jelas Junaedi, pihaknya bersyukur karena penyusunan KUA dan PPAS saat ini, terdapat beberapa sumber pendapatan utama yang secara definitif telah tersedia, seperti  Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus dan  Dana Bagi Hasi. Hal ini tentu akan banyak membantu pada saat pembahasan Raperda APBD tahun 2017.

Selain itu, Ungkap Junaedi,  Penentuan prioritas progam-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2017 telah mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017.  Pada Permendagri tersebut terdapat kebijakan pemerintah pusat yang telah diselaraskan dengan subtansi  KUA dan PPAS Tahun 2017, kemudian dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2017, juga mendasarkan pada vsi dan misi Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, yaitu Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera. Disamping itu dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan msi pembangunan daerah, menurut Junaedi, pihaknya telah menetapkan tema pembangunan pada tahun 2017, yaitu ”Pemanfatan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Mempercepat Peningkatan Kesejahteraan Masyaraka” dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 adalah sebagai berikut : Pertama, Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia berbasis pada peningkatan perluasan pelayanan public bidang pendidikan, kesehatan dan kependudukan; Kedua, Pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat dan investasi daerah dalam rangka mendukung perluasan kesempatan kerja dan pengurangan penduduk miskin; Ketiga, Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Sumberdaya alam dan kelangsungan kelestariannya; Keempat, Keberlanjutan penanganan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antas wilayah guna penguatan arus barang dan jasa, kelima, Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pelayanan publik.

Sementara itu, seiring dengan ditandatanganinya KUA-PPAS Tahun 2017, menurut Junaedi menjelaskan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, maka pada tahun 2017 terdapat beberap program dan kegiatan prioritas yang perlu dilakukan pada  tahun awal pencapian RPJMD. Hal ini membawa konsekuensi anggaran yang cukup besar pada program kegiatan prioritas tersebut. Disamping itu, pada PPAS tahun 2017, perbandingan anggaran belanja langsung terhadap belanja tidak langsung memang relatif belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan yaitu 40 berbanding 60. Hal ini salah satunya disebabkan meningkatknya belanja bantunan keuangan kepada desa untuk menampung alokasi dana desa (ADD) yang meningkat sangat signifikan, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa. Dengan adanya hal tersebut, jelas Junaedi, guna meewujudkan amanat Pemendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang akan berusaha menyempurnakannya pada perubahan APBD Tahun 2017, sehingga proporsi antara belanja langsung dan  tidak langsung serta proporsi belanja modal terhadap keselurahan belanja daerah akan lebih baik.