PEMALANG – DPRD Kabupaten Pemalang melalui Badan Anggaran (Banggar) menyelenggarakan rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026, pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Drs. H. Martono, M.A., dan dihadiri oleh para Wakil Ketua DPRD, anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang, jajaran TAPD, serta Inspektorat Kabupaten Pemalang.
Rapat kerja tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam mencermati rencana kebijakan keuangan daerah yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Dalam pembahasan tersebut, Badan Anggaran bersama TAPD melakukan pencermatan terhadap berbagai aspek perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi kebijakan pendapatan, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Pembahasan diarahkan untuk memastikan bahwa struktur APBD yang direncanakan telah memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, serta prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang.
Selain itu, rapat juga menjadi forum untuk melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan anggaran. Melalui koordinasi bersama TAPD, Badan Anggaran berupaya memperoleh penjelasan secara menyeluruh mengenai perencanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk kesesuaian antara alokasi anggaran dengan target serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Kehadiran Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam rapat tersebut turut menjadi bagian dari upaya memperhatikan aspek pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting agar penyusunan APBD tidak hanya memperhatikan kebutuhan pembiayaan program, tetapi juga mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang juga mencermati pentingnya penentuan skala prioritas dalam pengalokasian anggaran. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan diharapkan memiliki manfaat yang jelas, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.
Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui pembahasan bersama Banggar dan TAPD menjadi hal penting untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dalam penyusunan kebijakan anggaran. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan setiap tahapan pembahasan dapat berjalan secara konstruktif serta menghasilkan perencanaan keuangan daerah yang realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui rapat kerja ini, DPRD Kabupaten Pemalang berupaya memastikan bahwa Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Pengelolaan anggaran daerah diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran serta memberikan kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan bersama TAPD ini selanjutnya menjadi bagian dari rangkaian proses penyempurnaan Raperda APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 sebelum memasuki tahapan pembahasan dan penetapan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPRD Kabupaten Pemalang melalui Badan Anggaran berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi anggaran secara optimal, memastikan proses perencanaan dan pengalokasian keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan, serta mengawal penggunaan APBD agar benar-benar diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang.









