Menyoal transparansi pendataan kompensasi dampak Covid-19 dan validasi data pada PKH dan BLT di Kabupaten Pemalang, Komunitas Gereh Pethek mendatangi DPRD untuk beraudiensi. Perwakilan Komunitas Gereh Pethek diterima oleh Pimpinan DPRD dan Satgas Lawan Covid-19 DPRD Kabupaten Pemalang serta dihadiri Sekda Pemalang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Sosial. Andi Rustono selaku koordinator Komunitas Gereh Pethek mengatakan Pemerintah mengelompokkan kriteria miskin berdasarkan aset yang dimiliki. Padahal saat ini banyak kelompok masyarakat yang juga terdampak Covid-19 seperti para pekerja seni dan pekerja angkutan umum. Untuk itu harus ada perhatian dari Pemerintah terkait adanya bantuan sosial untuk kelompok masyarakat ini.
Menyikapi hal tersebut Slamet Masduki, Kepala Dinas Sosial menyampaikan seluruh data penerima bantuan baik PKH dan BLT diperoleh dari desa karena pihak desa yang lebih mengetahui kondisi warganya. Agar data yang diperoleh valid, Kemensos meminta Musyawarah Desa (Musdes) untuk memverifikasi data 4 kali dalam satu tahun. Terhadap masukan penerima bantuan dari kelompok masyarakat yang juga terdampak Covid-19 ini, Dinsos akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya penyaluran dana sosial yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang tepat sasaran dan mengkover semua elemen masyarakat yang membutuhkan.