DPRD Kabupaten Pemalang menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2027, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang, pada Kamis, 16 Oktober 2026.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Drs. H. Martono, M.A., serta dihadiri oleh Plt. Bupati Pemalang, para Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Sekretaris Daerah, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, serta pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Rapat Paripurna ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2027. Persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pemalang menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sekaligus bentuk sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah.
Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 sebelumnya telah melalui serangkaian tahapan, mulai dari penyampaian rancangan kebijakan anggaran, pembahasan bersama antara alat kelengkapan DPRD dengan perangkat daerah, hingga pembahasan pada tingkat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Seluruh tahapan tersebut menjadi bagian dari proses pencermatan terhadap rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Melalui Rapat Paripurna ini, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang membahas dan memberikan persetujuan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai landasan perencanaan keuangan daerah untuk satu tahun anggaran mendatang. Persetujuan tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan anggaran yang ditetapkan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, serta prioritas pembangunan yang telah direncanakan.
APBD memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah, baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun sektor-sektor lain yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang.
Oleh karena itu, penyusunan APBD perlu memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap alokasi anggaran diharapkan dapat digunakan secara tepat sasaran, memiliki manfaat yang terukur, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.
Dalam pelaksanaannya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pemalang menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan anggaran dapat diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang terencana dengan baik. Dukungan seluruh perangkat daerah juga diperlukan agar pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027 nantinya dapat berjalan sesuai dengan target dan ketentuan yang berlaku.
Melalui persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 ini, diharapkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang semakin terarah dan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat.
DPRD Kabupaten Pemalang akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal, termasuk mengawal pelaksanaan APBD agar pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Pemalang.










