Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang menyelenggarakan Rapat Kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka membahas tindak lanjut hasil koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang, Selasa (10/11/2026).

Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang, Drs. Hepi Priyanto, M.M., serta dihadiri oleh Anggota Komisi C dan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kabupaten Pemalang untuk menindaklanjuti hasil koordinasi yang telah dilaksanakan dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang. Hasil koordinasi tersebut menjadi bahan pembahasan bersama antara Komisi C dan perangkat daerah guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap persoalan yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan selanjutnya.

Dalam rapat tersebut, pembahasan diarahkan pada penyampaian hasil koordinasi, pendalaman terhadap aspek-aspek yang menjadi perhatian, serta inventarisasi hal-hal yang memerlukan tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Pemalang. Melalui forum ini, Komisi C bersama OPD terkait melakukan pencermatan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan keberadaan dan pengelolaan PT Aneka Usaha agar penanganannya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterlibatan OPD terkait dalam rapat kerja ini menjadi bagian penting untuk menyelaraskan pemahaman serta memperkuat koordinasi antarpihak. Dengan demikian, setiap langkah tindak lanjut dapat mempertimbangkan aspek administrasi, regulasi, tata kelola, serta kepentingan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang melalui rapat kerja ini juga menjalankan fungsi pengawasan dengan mendorong agar hasil koordinasi dengan pemerintah pusat tidak berhenti pada pembahasan semata, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Melalui rapat kerja tersebut, diharapkan terbangun kesamaan persepsi antara DPRD dan perangkat daerah terkait mengenai tindak lanjut persoalan PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang. Hasil pembahasan selanjutnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penyelesaian serta perbaikan tata kelola perusahaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DPRD Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk terus mengawal berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan badan usaha milik daerah agar dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dan masyarakat.