PEMALANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda), bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang, Senin, 5 Oktober 2026.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Drs. H. Martono, M.A., serta dihadiri oleh para Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Sekretaris Daerah, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pembahasan dan penetapan kebijakan anggaran daerah. Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Perda menjadi wujud pelaksanaan fungsi anggaran DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah.
Perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi keuangan daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, serta dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berlangsung selama Tahun Anggaran 2026. Melalui perubahan anggaran tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyesuaikan alokasi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan.
Dalam proses pembahasannya, DPRD Kabupaten Pemalang melalui alat kelengkapan dewan telah melaksanakan berbagai tahapan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD terkait. Pembahasan tersebut meliputi pencermatan terhadap program dan kegiatan, penyesuaian kebutuhan anggaran, serta penyelarasan prioritas pembangunan daerah agar pelaksanaan APBD dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Pemalang bersama Pemerintah Daerah menyelesaikan tahapan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penetapan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan perubahan kebijakan anggaran yang telah disepakati.
DPRD Kabupaten Pemalang berharap agar pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap alokasi anggaran diharapkan mampu mendukung kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.
Selain itu, seluruh OPD diharapkan dapat menindaklanjuti hasil penetapan Perubahan APBD dengan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan target kinerja, serta mengutamakan pencapaian hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan ditetapkannya Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 menjadi Perda, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin terarah dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.
DPRD Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal serta bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Kabupaten Pemalang yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
