PEMALANG – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang menyelenggarakan Rapat Kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang, H.M. Agus Sukoco, S.IP., M.Si., didampingi Wakil Ketua Komisi B, Siswanto, serta dihadiri oleh Anggota Komisi B dan perwakilan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam rangka membahas dan mencermati rencana perubahan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah. Pembahasan dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat disusun secara terarah, proporsional, serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dalam rapat tersebut, Komisi B bersama OPD mitra kerja melakukan pembahasan terhadap program dan kegiatan yang mengalami perubahan, baik dari sisi perencanaan maupun kebutuhan alokasi anggaran. Masing-masing OPD diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan terkait pelaksanaan program, capaian kegiatan, kendala yang dihadapi, serta alasan dan urgensi dilakukannya penyesuaian anggaran.
Pembahasan juga diarahkan pada pencermatan terhadap efektivitas penggunaan anggaran agar setiap perubahan yang direncanakan benar-benar memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Komisi B berupaya memastikan bahwa program-program yang menjadi prioritas tetap mendapatkan perhatian sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal.
Melalui forum rapat kerja ini, Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang juga mendorong OPD agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan pengalokasian anggaran, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan diharapkan memiliki target yang terukur serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Koordinasi antara Komisi B dan OPD terkait menjadi hal penting dalam proses pembahasan Perubahan APBD. Dengan adanya komunikasi dan penyampaian informasi secara terbuka, berbagai persoalan maupun kebutuhan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah dapat dibahas bersama untuk memperoleh solusi dan penyelarasan kebijakan anggaran.
Rapat kerja ini sekaligus menjadi wujud komitmen Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. DPRD terus berupaya memastikan agar kebijakan penganggaran daerah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, memperhatikan skala prioritas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Melalui pembahasan bersama OPD tersebut, diharapkan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, mendukung kelancaran program pembangunan, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pemalang.
