DPRD Kabupaten Pemalang menyelenggarakan audiensi bersama Aliansi Mahasiswa Kawal Bullying (AMKB) Kabupaten Pemalang pada Kamis, 8 Oktober 2026. Audiensi tersebut membahas penguatan perlindungan peserta didik serta upaya pencegahan dan penanganan tindakan perundungan (bullying) maupun kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Audiensi dipimpin oleh Mokh. Safi’i, S.Ag., selaku Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Slamet Ramuji, Ketua Komisi D Sri Hartati, anggota Komisi D, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora), Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPPPA), Inspektorat, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pemalang.

Dalam audiensi tersebut, Aliansi Mahasiswa Kawal Bullying menyampaikan sejumlah aspirasi dan perhatian terkait pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk perundungan dan kekerasan. Mahasiswa menyoroti perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah melalui dinas dan instansi terkait dalam memberikan perlindungan terhadap peserta didik, sekaligus memastikan setiap kasus bullying mendapatkan penanganan yang tepat.

Salah satu pokok pembahasan adalah penguatan sistem perlindungan peserta didik melalui upaya pencegahan dan penanganan bullying di lingkungan sekolah. Hal ini dinilai penting mengingat tindakan perundungan tidak hanya berdampak terhadap kondisi fisik korban, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, rasa aman, kepercayaan diri, serta keberlangsungan proses pendidikan peserta didik.

Selain itu, audiensi juga membahas perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan peserta didik di satuan pendidikan. Pengawasan terhadap sekolah perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki mekanisme pencegahan, penanganan, dan pelaporan kasus bullying yang jelas serta dapat diakses oleh peserta didik maupun orang tua.

Aliansi Mahasiswa Kawal Bullying turut menyampaikan harapan agar Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui perangkat daerah terkait dapat mengambil tindakan nyata atas kasus bullying yang terjadi. Penanganan kasus diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian administratif semata, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap korban, tindak lanjut terhadap pihak-pihak terkait, serta upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Dalam forum tersebut, mahasiswa juga meminta DPRD Kabupaten Pemalang untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja dinas dan instansi terkait, khususnya dalam pelaksanaan program perlindungan anak dan peserta didik. Pengawasan tersebut diharapkan dapat mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan maupun pelaksanaan penanganan kasus bullying di lingkungan pendidikan.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, audiensi menjadi ruang komunikasi antara DPRD, mahasiswa, dan perangkat daerah untuk memperoleh gambaran mengenai persoalan yang dihadapi sekaligus membahas pentingnya koordinasi lintas sektor. Penanganan bullying membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari sekolah, tenaga pendidik, orang tua, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

DPRD Kabupaten Pemalang melalui Komisi D memandang bahwa perlindungan peserta didik merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang memberikan rasa aman bagi anak untuk belajar, berkembang, dan mengembangkan potensi dirinya tanpa adanya ancaman intimidasi, diskriminasi, maupun kekerasan.

Melalui audiensi ini, diharapkan aspirasi yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Kawal Bullying dapat menjadi bahan perhatian dan tindak lanjut bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang bersama dinas terkait. Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, mahasiswa, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat sistem perlindungan peserta didik serta membangun budaya pendidikan yang menjunjung tinggi nilai saling menghormati dan kepedulian.

DPRD Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk terus menampung dan mengawal aspirasi masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari bullying diharapkan dapat menjadi perhatian bersama demi melindungi hak-hak anak serta mewujudkan generasi Kabupaten Pemalang yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing.