DPRD Kabupaten Pemalang menerima audiensi dari Serikat Pelaut Laskar Patih Sampun dalam rangka penyampaian usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Pemalang, pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Slamet Ramuji, serta dihadiri oleh Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang, Sri Hartati, Anggota Komisi D, Mokh. Safi’i, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pemalang, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pemalang.
Dalam audiensi tersebut, Serikat Pelaut Laskar Patih Sampun menyampaikan aspirasi dan usulan kebijakan daerah yang berfokus pada penguatan pelindungan serta pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk pekerja sektor pelayaran atau pelaut dan awak kapal. Penyampaian usulan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kehadiran kebijakan daerah yang mampu memberikan kepastian pelayanan, perlindungan hak, serta pendampingan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang bekerja di luar negeri.
Salah satu agenda utama dalam audiensi adalah penyampaian Naskah Usulan Kebijakan Daerah terkait Ranperda Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan DPRD Kabupaten Pemalang, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dalam proses perencanaan pembentukan peraturan daerah.
Selain menyampaikan usulan regulasi, Serikat Pelaut Laskar Patih Sampun juga menyoroti pentingnya penguatan pelayanan bagi calon pekerja migran maupun pekerja migran yang sedang bekerja di luar negeri. Pelayanan tersebut diharapkan mencakup penyediaan informasi yang mudah diakses, pendampingan administrasi, edukasi mengenai prosedur penempatan tenaga kerja ke luar negeri, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap upaya pencegahan penempatan pekerja migran secara nonprosedural. Hal ini menjadi penting mengingat proses penempatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai permasalahan, seperti penipuan, eksploitasi, perdagangan orang, hingga tidak terpenuhinya hak-hak pekerja selama bekerja di luar negeri.
Dalam pembahasan tersebut, aspek penanganan pengaduan juga menjadi salah satu poin yang disampaikan. Diperlukan mekanisme pelayanan pengaduan yang jelas, responsif, dan terkoordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait agar pekerja migran maupun pelaut atau awak kapal yang menghadapi permasalahan memperoleh akses bantuan dan pendampingan yang memadai.
Tidak hanya berfokus pada perlindungan selama masa bekerja, audiensi juga membahas pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi pekerja migran purna beserta keluarganya. Pemberdayaan tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui program pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses terhadap program ekonomi produktif. Dengan demikian, para pekerja migran yang telah kembali ke daerah asal dapat memanfaatkan pengalaman dan hasil kerja mereka untuk membangun kemandirian ekonomi keluarga.
Melalui audiensi ini, DPRD Kabupaten Pemalang memperoleh masukan dari organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap persoalan pekerja migran, khususnya sektor pelayaran. Aspirasi yang disampaikan menjadi bagian dari upaya memperkaya perspektif dalam penyusunan kebijakan daerah agar regulasi yang direncanakan nantinya dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan nyata di lapangan.
Penyerahan dokumen usulan kepada DPRD Kabupaten Pemalang menjadi langkah awal untuk mendorong tindak lanjut melalui mekanisme pembentukan peraturan daerah, khususnya dengan menyampaikan bahan kajian kepada Bapemperda. Selanjutnya, usulan tersebut perlu dicermati dengan memperhatikan aspek kebutuhan regulasi, kewenangan pemerintah daerah, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Keterlibatan Disnakertrans dan Bakesbangpol Kabupaten Pemalang dalam audiensi ini juga menjadi bagian penting dari koordinasi lintas perangkat daerah. Sinergi antarinstansi diperlukan agar kebijakan pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran dapat dirumuskan secara komprehensif, mulai dari tahap sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke daerah asal.
DPRD Kabupaten Pemalang melalui audiensi ini menegaskan pentingnya ruang dialog dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan daerah. Usulan Ranperda Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan regulasi daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki landasan kebijakan yang lebih terarah dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi pekerja migran asal Kabupaten Pemalang.
Dengan adanya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan upaya pelindungan pekerja migran Indonesia dapat berjalan lebih optimal, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya di Kabupaten Pemalang.








