Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang menerima kunjungan audiensi dari Aliansi Wartawan Pantura Bersatu pada Jumat (24/7/2026). Audiensi yang berlangsung di ruang rapat DPRD Pemalang ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Fahmi Hakim, S.H., M.M., dan dihadiri oleh jajaran Anggota Komisi A.
Pertemuan tersebut digelar guna mendengarkan, memfasilitasi, serta menindaklanjuti aspirasi para insan pers terkait tata kelola kerja sama media dan publikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Dalam audiensi tersebut, Aliansi Wartawan Pantura Bersatu menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu:
-
Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong keterbukaan dalam pengelolaan anggaran publikasi serta kemitraan media di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pemalang.
-
Kriteria Kemitraan yang Adil: Meminta kejelasan kriteria serta mekanisme pemilihan media mitra Pemkab Pemalang agar berjalan adil, merata, objektif, dan tidak tebang pilih.
-
Inklusivitas Insan Pers: Mendorong pelibatan dan pengakomodiran seluruh wartawan aktif yang bertugas di wilayah Kabupaten Pemalang secara inklusif dan proporsional.
Guna mencari jalan keluar secara komprehensif, Komisi A DPRD juga menghadirkan perwakilan dari Diskominfo Kabupaten Pemalang, Inspektorat Kabupaten Pemalang, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pemalang dalam forum tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Pemalang, Fahmi Hakim, S.H., M.M., menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh insan pers. Ia menegaskan bahwa Komisi A berkomitmen mengawal isu ini agar tercipta regulasi dan tata kelola kemitraan media yang transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Audiensi ini menjadi ruang diskusi yang penting untuk menyelaraskan persepsi. Keterlibatan Inspektorat dan BPKPAD sengaja dihadirkan agar setiap kebijakan kemitraan media ke depan memiliki payung hukum yang jelas, transparan, dan terukur. Kami ingin memastikan iklim pers di Kabupaten Pemalang tumbuh secara sehat, profesional, dan berkeadilan,” ujar Fahmi Hakim.
Melalui pertemuan ini, DPRD mendorong Pemkab Pemalang melalui Diskominfo untuk segera mengevaluasi dan merumuskan formulasi kerja sama media yang lebih rinci dan inklusif demi mendukung fungsi kemitraan serta kontrol sosial pers di Kabupaten Pemalang.
