Draf Raperda Prakarsa DPRD tentang penyelenggaraan Ibadah Haji di susun.

Dalam rangka penyampaian Pra Raperda Prakarsa DPRD oleh BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Pemalang, maka pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 di gelar rapat bersama yang di pimpin oleh M. Syafi’i,S.Ag selaku Wakil Ketua BAPEMPERDA dengan Tenaga Ahli dari IAIN Pekalongan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Kementrian Agama Kabupaten Pemalang dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang. Bertempat … Baca Selengkapnya

pimpinan dan anggota Komisi II dan III DPRD Kabupaten Majalengka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pemalang bertujuan untuk membahas mengenai pengelolaan pajak penerangan jalan umum serta pengelolaan persampahan dipimpin oleh Fahmi Hakim, SH selaku anggota komisi B yang bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang pada hari Rabu, 28 Pebruari 2018.

Sharing Mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Bencana serta Penyelenggaraan Kearsipan Komisi I dan IV DPRD Kabupaten Purwakarta datangi DPRD Kabupaten Pemalang

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Terkait permasalahan tersebut, DPRD Kabupaten Pemalang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 bertempat diruang Rapat-Rapat … Baca Selengkapnya

Komisi I dan IV DPRD Kabupaten Purwakarta melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pemalang dengan pembahasan pencegahan dan penanggulangan bencana, serta penyelenggaraan kearsipan. dipimpin oleh H.M.Syafi’i, S.Ag dari Komisi D pada hari Selasa, 27 Pebruari 2018.

Rapat Pembentukan Perda dipimpin oleh Perwakilan Komisi D H.M.Syafi’i,S.Ag bersama tenaga ahli dalam rangka penyusunan naskah akademik dan Draft Raperda Prakarsa DPRD tentang penyelenggaraan Ibadah Haji bertempat di ruang Rapat Rapat DPRD Kabupaten Pemalang pada hari Selasa, 27 Pebruari 2018.

Rapat Kerja Komisi B dipimpin oleh Fahmi Hakim.SH, bersama Dinas terkait dan perwakilan jasa transportasi (Online) di Kabupaten Pemalang membahas penyelenggaraan transportasi angkutan sewa khusus  bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang pada hari Selasa, 27 Pebruari 2018.

Kunjungan kerja Komisi I dan IV DPRD Kabupaten Kulon Progo menyikapi Moratorium PNS

Kekurangan tenaga ASNterutama di bidang pendidikan dan kesehatan di berbagai Kota dan Kabupaten di Indonesia merupakan permasalahan yang perlu secepatnya mendapatkan solusi. Kebijakan moratorium PNS yang masih diberlakukan hingga saat ini membuat daerah harus mengambil langkah-langkah guna memenuhi kekurangan tersebut. Menyikapi hal tersebut pada tanggal 21 Pebruari 2018Komisi I dan IV DPRD Kabupaten KulonProgo melakukan … Baca Selengkapnya

Dewan Pendidikan audiensi dengan Komisi D

Menyikapi maraknya pemberitaan tentang anak didik akhir-akhir ini, Dewan Pendidikan Kabupaten Pemalang berinisiatif menemui Anggota DPRD Kabupaten Pemalang khususnya Komisi D. Audiensi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 2018 tersebut bertujuanmenyampaikan aspirasi untukmemajukan dunia pendidikan di Kabupaten Pemalang. Dr. H. Muntoha, SH, M.Hum selaku Ketua Dewan Pendidikan didampingi beberapa pengurus Dewan Pendidikan mengungkapkan perlu adanya … Baca Selengkapnya

Persetujuan Hibah Tanah

Dalam rangka pembahasan permohonan pemindahtanganan tanah hak pakai Pemerintah Kabupaten Pemalang maka pada tanggal 19 Pebruari 2018,Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang menggelar rapat bersama Badan Pertanahan Kabupaten Pemalang, BPKAD dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang di ruang rapat Komisi A. Rapat kerja tersebut untuk menindaklanjuti surat Bupati Pemalang tanggal 19 Januari 2016 Nomor 591/82/2016 tentang … Baca Selengkapnya

Ijin Operasional Angkutan Berbasis Online Dipertanyakan

Menyikapi maraknya angkutan berbasis online di Pemalang, Aliansi Masyarakat Transportasi Kabupaten Pemalang pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 mendatangi DPRD Kabupaten Pemalang untuk menyatakan tuntutannya.  Pengunjuk rasa berasal dari perwakilan angkutan kota, pengojek dan bus ¾ yang beroperasi di wilayah Pemalang. Andi Rustono sebagai penanggungjawab aksi mengatakan keberadaan angkutan berbasis online perlu ditertibkan karena … Baca Selengkapnya