Belajar Penyusunan APBD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan hal penting dan harus, terutama bagi Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD, karena alat kelengkapan Dewan ini merupakan mitra eksekutif yang menbidangi proses pembahasan APBD. Oleh karena itu langkah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Madiun untuk sharing dan belajar penyusunan APBD … Baca Selengkapnya
Untuk meningkatkan tugas dan fungsi Badan Kehormatan DPRD sebagai bagian dari alat kelengkapan DPRD yang bertugas antara lain memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD, maka bertempat di Ruang Rapat-Rapat, Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan … Baca Selengkapnya
Pengawasan pelaksanaan APBD, Hibah dan Bansos oleh Pemerintah daerah dianggap penting, karena APBD, Hibah dan Bansos di program oleh Pemerintah daerah merupakan hasil pembahasan bersama Pemerintah daerah dengan DPRD, sehingga DPRD perlu mengetahui dengan jelas penggunaan dan sasaran dari APBD, Hibah dan Bansos. Untuk bisa lebih intensif dan mendetail mengawasi penggunaan APBD, Hibah dan Bansos, … Baca Selengkapnya
Setelah melalui proses Pilkada pada tanggal 9 Dessember 2015 dan telah selesainya Gugatan di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, kemudian dengan telah ditetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pemalang terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, maka bertempat di ruang Paripurna DPRD, DPRD Kabupaten Pemalang menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Pengumuman Hasil Penetapan Padangan … Baca Selengkapnya
Selain keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Pemalang di bawah Pemerintahan H. Junaedi, SH, MM dan Mukti Agung Wibowo selama lima tahun yaitu tahun 2011-2016. Dalam Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Peringatan Hari jadi ke 441 Kabupaten Pemalang tahun 2016, ketua DPRD Kabupaten Pemalang HM. Agus Sukoco, SE, MM, M.Si juga mengungkapkan mengenai sinergitas DPRD … Baca Selengkapnya
Tepat Tanggal 24 Januari 2016, Kabupaten Pemalang berusia 441 tahun, usia yang dipandang cukup matang untuk menata pola Pemerintahan yang mengedepakan pelayanan kepada masyarakat. Usia 441 ini, bagi Pemerintah dan masyarakat Pemalang merupakan bagian penting dalam melanjutkan suksesi kepemimpinan daerah, setelah dengan lancar dan aman menyelenggarakan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2015. Untuk menyambut dan … Baca Selengkapnya
Untuk melihat dari dekat kegiatan pembangunan infrastruktur di pedesaan Komisi B DPRD mengadakan kunjungan kerja untuk memantau kegiatan perbaikan jembatan menuju galian C di desa Semaya kecamatan Randudongkal. Dalam kunjungan kerja tersebut Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang didampingi oleh Kepala Desa Semaya Mahfudin. Kepada Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang Mahfudin menjelaskan pihak desa telah memperbaikan … Baca Selengkapnya
Dalam rangka untuk meningkatkan jaringan Transportasi jalan bagi peningkatan kualitas ekonomi pedesaan, Pemerintah Desa Kalitorong telah membangun Jalan Rabat beton yang menghubungkan Desa Mangli dan Desa Sambeng Kecamatan Randudongkal sepanjang 250 meter yang dianggarkan pada tahun 2015 saat ini telah selesai. Sehubungan telah selesainya Pembangunan Jalan rabat beton yang membelah dua persawahan tersebut, maka Komisi … Baca Selengkapnya
Dalam proses pembentukan Perda APBD Tahun anggaran 2016, peran dan tugas badan Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang sangat penting dan krusial, karena Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang membahas pada tingkat akhir sebelum Perda ini disetujuai atau ditetapkan oeh DPRD dalam rapat Paripurna dan kemudian dimintai persetujuan kepada Gubernur dalam bentuk evaluasi terhadap perda yang … Baca Selengkapnya
Posisi DPRD dalam proses pembentukan Perda mengenai Anggaran Pendapatan Belanja daerah, baik itu APBD Pertama atau APBD Perubahan mempunyai peran yang sangat penting. Pentingnya peran DPRD dalam proses Pembentukan Raperda tentang APBD ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang … Baca Selengkapnya
