Bulan: Februari 2016

Sebagai pembentuk Perda bersama Pemerintah daerah atau Membentuk sendiri Perda inisiatif, DPRD harus melihat dampak dan kerawanan yang ditimbulkan dalam proses pembentukan Peraturan daerah. Pada kenyataannya banyak Perda yang dibuat oleh DPRD dan Pemda, pada akhirnya harus berakhir di Kemendagri, karena Perda tersebut bertentangan dengan Kepentingan umum dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu … Baca Selengkapnya

Maraknya keberadaan kafe atau karaoke liar di Kabupaten Pemalang, saat ini sudah meresakan masyarakat, karena pada jam-jam malam atau Dini hari banyak karaoke atau Kafe masih beroperasi, bahkan banyak Pekerja-Pekerja malam yang masih berlalu lalang ditempat-tempat umum, Karaoke dan Kafe. Disamping itu adanya penutupan Kawasan Kalijodo di Jakarta, diduga banyak yang eksosdus atau pulang kampung, … Baca Selengkapnya

Untuk mengetahui dari dekat mengenai program BPJS bagi masyarakat serta penggunaan dana Kapitasi yang ada di Kementerian kesehatan, Komisi D DPRD kabupaten Pemalang mengadakan kunjungan kerja ke BPJS dan Kementerian kesehatan di Jakarta. Menurut Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang Suti’ah ketika di terima di BPJS dan Kementerian Kesehatan mengatakan kedatangan ke BPJS dan Kementerian … Baca Selengkapnya

Belajar Penyusunan APBD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan hal penting dan harus, terutama bagi Pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD, karena alat kelengkapan Dewan ini merupakan mitra eksekutif yang menbidangi proses pembahasan APBD. Oleh karena itu langkah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Madiun untuk sharing dan belajar penyusunan APBD … Baca Selengkapnya

Untuk meningkatkan tugas dan fungsi Badan Kehormatan DPRD sebagai bagian dari alat kelengkapan DPRD yang bertugas antara lain memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD, maka bertempat di Ruang Rapat-Rapat, Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan … Baca Selengkapnya

Pengawasan pelaksanaan APBD, Hibah dan Bansos oleh Pemerintah daerah dianggap penting, karena APBD, Hibah dan Bansos di program oleh Pemerintah daerah merupakan hasil pembahasan bersama Pemerintah daerah dengan DPRD, sehingga DPRD perlu mengetahui dengan jelas penggunaan dan sasaran dari APBD, Hibah dan Bansos. Untuk bisa lebih intensif dan mendetail mengawasi penggunaan APBD, Hibah dan Bansos, … Baca Selengkapnya