Dalam rangka meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan Ketrampilan DPRD Kabupaten Pemalang untuk mendukung tugas, fungsi dan Wewenang Dewan sebagai bagian dari Pemerintahan daerah, maka pada tanggl 9 sampai 11 Agustus 2016, empat komisi DPRD Kabupaten Pemalang akan menggelar kunjungan kerja ke luar daerah selama tiga hari. Kunjungan kerja ke luar daerah akan dilaksanakan oleh Komisi A … Baca Selengkapnya
Usai melakukan Pembahasan terhadap Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukinan bersama SKPD di ruang Rapat Panitia-Panita DPRD Kabupaten Pemalang, Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Pemalang yang membahas Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukinan dan Raperda Bangunan Gedung Fahmi Hakim, SH yang didampingi oleh anggota Pansus dan SKPD … Baca Selengkapnya
Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini, sangat berpengaruh bagi sektor pembiayaan Pembangunan daerah, disamping adanya berbagai kebijakan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat serta adanya pergeseran berbagai anggaran, kegiatan dan antar jenis belanja, sehingga Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pemalang harus melakukan perubahan APBD tahun 2016 untuk melanjutkan kegiatan Pembangunan. Untuk menindaklanjut proses perubahan anggaran Tahun 2016, Badan Anggaran … Baca Selengkapnya
Setelah disetujui dan ditandatanganinya kebijakan Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 dan dilanjutkan dengan Penyampaian Program Pembentukan Raperda tahap II oleh Pemerintah kabupaten Pemalang ke DPRD dari rapat Paripurna Dewan pada tanggal 18 Juli 2016, dimana salah satu Raperda yang diajukan yaitu Raperda tentang RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun … Baca Selengkapnya
Lima puluh Anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia ( PPDI ) Seluruh Kabupaten Pemalang mendatangi DPRD Kabupaten Pemalang untuk menyampaikan usulan atau masukan terkait kenaikan penghasilan tetap ( SILTAP ) Tahun 2016 kepada DPRD Kabupaten Pemalang. Kegiatan Audensi yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2016, oleh Pimpinan DPRD diundur menjadiu tanggal 22 Juli 2016, karena … Baca Selengkapnya
Setelah menyampaikan 8 delapan Raperda pada Program Pembentukan Perda Tahap II Tahun 2016 kepada DPRD Kabupaten Pemalang pada tanggal 18 Juli 2016 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang, kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang pada tanggal 19 Juli 2016 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Program Pembentukan Perda Tahap II tahun 2016 … Baca Selengkapnya
Evalusi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, memerinthakan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk segera melaksanakan langkah tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan BPK serta memdorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, demikian diungkaplan Bupati Pemalang H. Junaedi, SH, MM ketika menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang dalam rangka … Baca Selengkapnya
Usai lebaran tidak berarti membuat Anggota DPRD santai-santai saja, karena bertepatan dengan hari pertama masuk kerja, Lima Puluh anggota DPRD Kabupaten Pemalang harus melaksanakan kegiatan di luar Gedung atau Reses, dalam rangka untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing selama enam hari. Kegiatan Reses masa persidangan ke II dan III Tahun sidang 2015-2016 selama … Baca Selengkapnya
Perubahan regulasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan adanya Dinamika Pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dengan bertempat di Ruang paripurna DPRD Kabupaten Pemalang menyampaikan delapan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) kepada DPRD Kabupaten Pemalang dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang dalam rangka Penyampaian Raperda Tahap II tahun 2016. Kegiatan Rapat Paripurna … Baca Selengkapnya
Setelah melalui pembahasan yang cukup intens dan mendalam, Sembilan Raperda, baik yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sendiri, pada akhirnya mempunyai status yang jelas yaitu lima Raperda ditetapkan menjadi Perda, dua Raperda disetujui dan masih memerlukan evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah sebelum ditetapkan serta dua raperda masih perlu dibahas lebih lanjut, demikian diungkap Ketua … Baca Selengkapnya
