Berita

Setelah menyampaikan Raperda tentang Perubahan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 , maka pada tanggal 6 Agustus 2015, Fraksi-Fraksi DPRD telah memberikan Pandangan Umum fraksi terkat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan ABPD tahun anggaran 2015 dalam rapat Paripurna DPRD. Dalam Paripurna Pandangan Umum tersebut, Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pemalang menanyakan berbagai hal terkait kebijakan Pembangunan dalam bentuk … Baca Selengkapnya

Untuk memperkaya informasi mengenai proses penyusunan anggaran dan penbahasan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan DPRD pada perubahan APBD Tahun 2015 dan anggaran 2016, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang mendatangi DPRD kabupaten Pemalang dalam rangka kunjungan Kerja studi banding mengenai penyusunan dan pembahasan APBD perubahan tahun 2015 dan Penyusunan APBD 2016. Dalam kunjungan kerja … Baca Selengkapnya

Untuk merancang Perubahan Anggaran APBD tahun 2015, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang dan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah menggelar Rapat Koordinasi pada tanggal 22 sampai 23 Juli 2015 dengan bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang. Pada Koordinasi tersebut dua tema utama dibahas sebagai bahan perubahan APBD tahun 2015 yaitu Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD … Baca Selengkapnya

Akibat adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA serta keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang menyampaikan Perubahan Anggaran APBD Tahun anggaran 2015 kepada DPRD kabupaten Pemalang dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang HM. Agus Sukoco, SE, … Baca Selengkapnya

Perubahan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, dikarenakan adanya dinamisasi kondisi dan perkembangan makra ekonomi nasional yang menyebabkan perubahan alokasi dana perimbangan bagi daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar uniy organiasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang berpengaruh pada kebijakan keuangan … Baca Selengkapnya

Setelah melalui proses evaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah, akhirnya Raperda Pertanggungjawabam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 disetujui oleh DPRD Kabupaten Pemalang untuk ditetapkan menjadi Peraturan daerah ( Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD. Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD HM. Agus Sukoco, SE, MM, M.Si yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD HM. Rois Faisal MS, … Baca Selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Legislatif dan Eksekutif ( Pemerintah Daerah) harus memperhatikan Konsideran dan tujuan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, agar Raperda yang dibentuk nantinya, tidak bertentangan dengan Keinginan Rakyat atau Peraturan Perundang-undangan yang ada, jelas Slamet Sudjono, SH, MH Tim Akademsi Untag Semarang bersama Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah ketika membedah Tujuh Raperda yang … Baca Selengkapnya

Pengembangan Pariwisata berbasis wisata Pantai saat ini menjadi pilihan bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang, dalam meraih pendapatan asli daerah. Pengembangan wisata Pantai yang berada di berbagai Desa yang ada Pantura terutama yang memiliki Pantai menjadi Potensi yang menarik dan perlu dikelola dengan melibatkan stakeholder setempat yaitu Pemerintah Desa, Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Melihat potensi dan … Baca Selengkapnya

Untuk mengetahui dari dekat penataan dan pengelolaan Sub Terminal yang berada diberbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang.. Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang mengadakan sidak ke Sub Terminal Comal dan Sub Terminal Moga. Menurut Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang HM. Wardoyo mengatakan kunjungan kerja ini bertujuan untuk memonitoring, evaluasi, mengetahui serta melihat perkembangan bidang-bidang … Baca Selengkapnya

Pembangunan dan pembaikan jalan sudah menjadi kebutuhan yang mendesak, karena saat berbagai jalan, baik Provinsi, Kabupaten dan Desa banyak yang mengalami kerusakan sehingga menganggu kegiatan perekonomian masyarakat. Untuk memperbaiki atau membangun sarana dan prasarana infrastruktur, tindak hanya memberikan anggaran yang maksimal, tetapi juga harus belajar mengenai manajemen pengelolaan infrastruktur agar jalan yang dibangun tidak cepar … Baca Selengkapnya